kelangkaan BBM bersubsidi

Kini kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di hampir semua SPBU di kota-kota besar. Antrean panjang konsumen terjadi di mana-mana. Peristiwa yang meresahkan itu ternyata sudah diperkirakan oleh Badan Pengendali Hulu (BPH) Migas dan Pertamina.
Tujuannya sebetulnya ”mulia”: mengendalikan distribusi BBM bersubsidi sehingga kuota yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR dalam APBNP 2012 tidak terlampaui.
Setelah mengundang protes keras, bahkan sempat meletup kerusuhan di daerah, pembatasan pasokan itu dihentikan.

Kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah tempat di Indonesia membuat pemerintah berencana menyiapkan anggaran sebesar Rp6 triliun. Dana itu akan diperuntukan bagi penambahan kuota BBM bersubsidi.

Begini, pertama kita sesalkan adalah akibat dari satu pengawasan yang kurang di lapangan. Kedua, tidak terbendung orang cenderung banyak menyelundup dan menimbun. Jadi mata rantai bisnis komoditas ini (BBM bersubsidi) sudah tidak sehat

Pemerintah harus menjamin keberadaan BBM di tengah masyarakat. Sehingga tingkat pengawasan mesti ditingkatkan. Hal ini untuk mencegah terjadinya penimbunan yang masih banyak terjadi di Tanah Air. Kita berharap ada peninjauan kembali harga BBM subsidi. Karena bila terus-terusan over kuota, dikhawatirkan akan semakin menambah kaya para penyelundup.

Pada saat beban subsidi BBM semakin berat, tangan pemerintah memang terkesan seperti terborgol. Keputusan yang menetapkan bahwa selama rerata harga minyak internasional dalam enam bulan tidak melampaui USD 121 per barel pemerintah dilarang menaikkan harga BBM bersubsidi sangat menjerat.

Akhirnya, berbagai siasat dilakukan untuk mencegah kuota jebol tanpa harus melanggar aturan parlemen.
Selain pembatasan paksa BBM bersubsidi, sepekan terakhir kita juga sering mendengar keluhan diplomatis dari pejabat yang menduduki pos strategis ekonomi tentang dampak sulitnya menaikkan harga BBM bersubsidi.

Tingginya impor BBM membuat defisit transaksi berjalan membengkak dalam beberapa kuartal terakhir. Subsidi BBM yang terlalu besar menghambat pemerataan dan distribusi pendapatan. Sebab, sebagian besar subsidi justru dinikmati kaum menengah atas.

Disparitas harga yang kian melebar antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi mendorong penyelundupan BBM menggila, baik ke luar negeri maupun ke sektor-sektor industri yang haram memakai BBM bersubsidi.
Amat disayangkan, karena politik kompromi, sebagian kalangan di pemerintahan dan DPR menutup mata tentang dampak buruk BBM murah. BBM menjadi isu seksi bagi politikus di Senayan.

Sebagian anggota parlemen sok ingin menjadi pahlawan yang kerap menentang kenaikan harga BBM dengan alasan melindungi rakyat kecil. Bersama pejabat yang gemar pencitraan, kelompok inilah yang menyandera perekonomian.
Ini semua harus diakhiri. Kita jangan menjadi bangsa yang bodoh dan naif dengan membakar uang secara sia-sia untuk subsidi yang tidak tepat sasaran, sementara program-program strategis lain terabaikan.
Memang, dengan menaikkan harga BBM bukanlah keputusan populer karena dengan tidak menaikkan harga minyak, seolah-olah telah melindungi rakyat kecil.

Padahal, selama ini subsidi tersebut banyak dinikmati orang-orang kaya yang memiliki kendaraan.
Kini, ketika APBN dibuat “ngos-ngosan” karena harus menanggung beban berat subsidi tersebut –yang diikuti dengan menipisnya stok BBM subsidi– mestinya kita sadar bahwa para wakil rakyat, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya selama ini telah “salah” melindungi rakyat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s