KPK diMataku

KPK yang kita kenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia mengalami banyak cerita yang begitu menjadi polimik dak banyak diberitakan di seluruh media cetak meaupun pertelivisian Indonesia, Kenapa? Ada apa dengan lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan kita ini ?
Entah mengapa banyak sekali upaya pelemahan yang dilakuakan oleh intansi maupun perorangan lain yang menggegerkan bangsa ini,mulai dari kasus antasari yang menjabat sebagai ketua saat itu yang blum jelas kelanjutannya sampai saat ini,juga ada cerita cicak persus buaya yang melibatkan intansi besar yakni kepolisian yang dianggap sebagai buaya dan cicak adalah kpk,pernyataan ini pertama kali di kemukakan oleh seorang jendral kepolisian bintang 3 saat itu.
Dan yang terakhir belakangan ini baru saja menjadi berita besar yang cukup menggegerkan masyarakat yakni isu pelemahan dan pembatasan ruang lingkup dari kpk,yakni salah satunya dengan merevisi maupun menambah dengan UUD berkenaan dngn kpk yang sebenarnya blum tepat waktu.Selain itu pembatasn ruang lingkup kpk yang lagi lagi dilakukan oleh pihak kepolisian yang secara kebetulan pada saat itu kpk sedang mengidentifikasi kasus simulator sim yang dilakukan oleh petinggi petinggi kepolisian yakni novel baswedan yang menjadi tersangka namun kasus lain pun menguap Novel dianggap terlibat dalam kasus penembakan pencuri sarang burung walet di Bengkulu. Delapan tahun berlalu, barulah kasus ini diangkat pada momen yang “tak tepat”; atau barangkali bagi orang-orang tertentu sebenarnya “momen yang sangat tepat”.
“Di mana SBY dalam konflik KPK vs Polri?” Demikian yang dikatakan hampir oleh seluruh penghuni Indonesia beberapa waktu lalu. Ketika itu, Novel Baswedan, penyidik KPK yang ikut dalam penggeledahan di Markas Korlanta berkaitan dengan korupsi simulator SIM, dibawa dari kantor KPK oleh polisi.
SBY bereaksi dengan mengeluarkan lima solusi untuk permasalahan ini. Pertama, KPK-lah yang berwenang dalam penanganan hukum korupsi simulator SIM. Kedua, SBY menganggap penangkapan Novel Baswedan tidak tepat waktunya. Ketiga, SBY meminta agar masa jabatan penyidik Polri di KPK, diatur kembali.
Keempat, revisi UU KPK dianggap kurang tepat jika dilakukan pada saat-saat ini. Dan terakhir, ada harapan dari presiden bahwa KPK dan Polri memperbarui MoU.

Dunia politik Indonesia sendiri, senantiasa serba samar. Saling sikut demi menyelamatkan kepentingan sendiri, adalah hal biasa. Peraturan hukum yang multitafsir pun bisa dicari celahnya untuk menghindarkan sebuah golongan dari ‘kecelakaan’. Dan di negeri dengan dunia politik seperti inilah kita tinggal.
Namun yang jelas masyarakat ini butuh keadilan yang mampu tegas dan tidak pandang bulu.kita butuh keamanan kita butuh peradilan kita berhak untuk hidup sejahtera.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s